Lembaga Penjaminan Mutu | IAIN Pekalongan

  • Pengesahan RIP dan Renstra
    Pengesahan RIP dan Renstra Institut oleh Rektor IAIN Pekalongan
  • Gugus Kendali Mutu
    Suasana Pelantikan Gugus Kendali Mutu IAIN Pekalongan
  • Workshop WT
    Workshop Penyusunan Dokumen Wewenang dan Tanggungjawab oleh Dr. M Fakhri Husein, SE., M.Si
  • Rapat Tinjauan Manajemen
    Rapat Tinjauan Manajemen dan penyampaian hasil Audit Mutu Internal
  • FGD Renstra
    FGD Penyusunan RIP, Renstra, dan Renop IAIN Pekalongan
  • Workshop ISO
    Workshop Manajemen Mutu Berbasis ISO 9001:2015 bekerjasama dengan TUV Rheinland
  • Pembukaan AMI
    Pembukaan Audit Mutu Internal Periode September 2017
  • Audit Mutu Internal
    Suasana Audit oleh Auditor Mutu Internal
  • Sosialisasi SAPTO
    Sosialisasi Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO)

IAIN Pekalongan Gelar Workshop Penyusunan SOP

E-mail Print PDF

workshop-sopPekalongan – IAIN Pekalongan terus berusaha meningkatkan mutu bidang akademik di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Oleh karena itu LPM melaksanakan berbagai kegiatan, salah satunya adalah Workshop Penyusunan SOP (Standard Operating Procedures) di Hotel Dafam Pekalongan, Sabtu (23/12/2017). Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta workshop yang terdiri dari para Kasubbag dan Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) IAIN Pekalongan.

Ketua LPM, yang sekaligus sebagai Ketua Panitia Kegiatan, Amat Zuhri, M.Ag, mengatakan, SOP merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan bagi para pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan di unit kerja masing-masing. SOP juga berguna bagi para penerima layanan (mahasiswa) agar dapat mengetahui dan memahami prodesur layanan akademik di lingkungan IAIN Pekalongan. Sedangkan manfaat bagi pegawai, SOP bermanfaat untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan prosedur dalam memberikan pelayanan serta memberikan informasi yang diperlukan dalam menyusun standar pelayanan sehingga dapat menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya.

Acara ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. H. Muhlisin, M.Ag. Dalam sambutannya beliau mengatakan, IAIN Pekalongan sebagai pelaksana kegiatan pendidikan mempunyai visi Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berwawasan ke-Indonesiaan di tingkat nasional pada Tahun 2036. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, IAIN Pekalongan senantiasa dituntut untuk memperbaiki proses penyelenggaraan pelayanan baik di fakultas, prodi dan unit lainnya. Dalam hal ini, upaya perbaikan kinerja pegawai maupun dosen harus dilakukan melalui penerapan reformasi birokrasi secara dinamis dan berkelanjutan.

Salah satu sasaran reformasi birokrasi yang ingin dicapai selain pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan peningkatan akuntabilitas kinerja pegawai dan dosen di lingkungan IAIN Pekalongan adalah peningkatan kualitas pelayanan pendidikan. Sasaran ini memiliki konsekuensi inward looking aspect dimana salah satu hal yang perlu dilakukan adalah memperbaiki proses kerja intern kampus yang selama ini belum maksimal. Oleh karena itu, untuk mewujudkan komitmen penyelenggaraan pendidikan yang unggul, memuaskan, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan diperlukan adanya Standar Prosedur Operasional (SOP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi IAIN Pekalongan sebagai lembaga pendidik yang terpercaya, imbuh Muhlisin.

Kegiatan ini menghadirkan pemateri, Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd dari IAIN Tulung Agung. Beliau menyampaikan, bahwa SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan, sehingga ada beberapa prinsip penyusunan SOP yaitu; Pertama, SOP harus ditulis secara jelas, sederhana dan tidak berbelit-belit sehingga mudah dimengerti dan diterapkan untuk satu kegiatan tertentu. Kedua, SOP harus dapat menjadi pedoman yang terukur baik mengenai norma waktu, hasil kerja yang tepat dan akurat, maupun rincian biaya pelayanan dan tatacara pembayaran bila diperlukan adanya biaya pelayanan. Ketiga, SOP harus dapat memberikan kejelasan kapan dan siapa yang harus melaksanakan kegiatan, berapa lama waktu yang dibutuhkan dan sampai dimana tanggung jawab masing-masing pejabat/pegawai. Keempat, SOP harus mudah dirumuskan dan selalu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kebijakan yang berlaku. Dan, Kelima,SOP harus dapat menggambarkan alur kegiatan yang mudah ditelusuri jika terjadi hambatan, ujar. Agus.
Di sesi kedua dari rangkaian acara workshop SOP ini diisi dengan praktek pembuatan SOP berbasis Aplikasi (Ms. Acces), mengacu pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama, yang dipandu oleh tim LPM IAIN Pekalongan. – (LPM)